MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Peluang dan tantangannya

           

Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN
sumber : http://www.rri.co.id/

         Wilayah Indonesia  terdiri atas pulau besar dan kecil yang dihubungkan oleh selat dan laut, hal ini menyebabkan sarana pelayaran merupakan lalu lintas utama penghubung antarpulau. Pelayaran ini dilakukan dalam rangka mendorong aktifitas perdagangan. Hubungan internasional antara Indonesia dengan bangsa-bangsa di Asia Barat, Asia Selatan, dan Cina sudah tercipta sejak lama. Hubungan internasional itu terjadi karena Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Jalur perdagangan yang mayoritas digunakan untuk perdagangan internasional adalah jalur perdagangan melalui laut yang dikenal dengan Jalur Emas. Sejarah menunjukkan bahwa pada masa lalu, Indonesia memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memahami dan menghayati arti dan kegunaan laut sebagai sarana untuk menjamin berbagai kepentingan antarbangsa, seperti perdagangan dan komunikasi.

          Letak geografis dan sejarah kemaritiman Indonesia tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia kini untuk menjadi negara poros maritim dunia. Presiden Joko Widodo memaparkan visi Indonesia tersebut di ajang KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis 13 November 2014. Dalam pidatonya, presiden menyampaikan lima pilar utama untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, berikut cuplikan pidato tersebut :

Wawasan Nusantara dan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Implikasi Konsep Wawasan Nusantara terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir

               

      Negara Kesatuaan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan. Total luas wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km² wilayah daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia. Wilayah Indonesia yang begitu luasnya tersebut didapatkan melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang dicetuskan oleh Djoeanda Kartawidjaja, Perdana Menteri Indonesia pada saat itu.

sumber : I Made Andi Arsana. Lecture23feb.pdf

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia mengklaim bahwa semua kawasan laut di antara pulau-pulau Indonesia menjadi perairan Indonesia dan merupakan bagian kedaulatan Indonesia.

PERUBAHAN PERATURAN PADA UU NO 27 TAHUN 2007 MENJADI UU NO 1 TAHUN 2014

Pesisir Belitung Indonesia
  (sumber : http://amirahhayazee.blogspot.com/2013/08/pulau-belitung-indah-dan-eksotis.html)

ini juga wilayah pesisir Indonesia
(sumber : http://www.imacsindonesia.com/v5/index.php/id/news/177-
adopsi-i-catch-dalam-kurikulum-pelatihan-berbasis-kompetensi-bagi-pendamping-desa-pesisir-tangguh)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pulau-pulau indahnya yang terbentang dari 6^o LU – 11^o LS dan 95^o BT – 141^o BT, serta berada pada UTM zona 46 sampai 54 ini memiliki luas wilayah pesisir dua per tiga dari luas daratan, sedangkan panjang garis pantainya adalah 95.161 kilometer atau terpanjang kedua di dunia. Suatu kenyataan yang sebenarnya telah kita pahami bersama, jika sumberdaya pesisir dan lautan memiliki arti penting bagi pembangunan nasional, baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek pertahanan dan keamanan, serta aspek pendidikan dan pelatihan. Kawasan pesisir, selain kaya akan bahan-bahan tambang dan mineral juga berpotensi bagi pengembangan aktivitas industri, pariwisata, pertanian, permukiman, dan lain sebagainya. Untuk itu, diperlukannya suatu kebijakan dan strategi untuk pengelolaan wilayah pesisir tersebut.

Pada 26 Juni 2007 DPR RI mengesahkan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengeloaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang merupakan kebijakan pertama untuk mengatur pengelolaan di wilayah pesisir. Kemudian pada Januari 2014 disahkan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 yang berisi perubahan atas UU No 27 Tahun 2007. Alasan perubahan tersebut dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 2014 pada bagian “menimbang” point b “bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;”. Berikut ini perubahan yang terjadi: